DIREKTUR Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, melontarkan kritik keras terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah masa libur sekolah.
Menurut Media, pelaksanaan MBG saat sekolah libur justru menimbulkan persoalan baru di lapangan dan dinilai tidak efektif. Ia menyebut, dari informasi yang diterimanya, sejumlah sekolah tetap mewajibkan siswa datang ke sekolah hanya untuk mengambil paket MBG, sementara sekolah lain meminta orang tua siswa yang datang mengambil jatah makanan tersebut.
“Ini jelas merepotkan. Saat sekolah libur, anak-anak seharusnya tidak dibebani kewajiban datang ke sekolah, apalagi hanya untuk mengambil makanan,” kata Media dalam keterangannya, Selasa (tanggal menyesuaikan).
Dinilai Abaikan Kritik Publik
Media menilai BGN perlu mendengarkan kritik masyarakat terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, tetap memaksakan pelaksanaan MBG di masa libur sekolah menunjukkan lemahnya perencanaan dan sensitivitas terhadap kondisi di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa kritik ini bukan penolakan terhadap tujuan program MBG, melainkan terhadap cara pelaksanaannya yang dinilai tidak tepat waktu dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
“BGN harus jujur dan terbuka, apa sebenarnya alasan program ini tetap dijalankan saat sekolah libur,” ujarnya.
Soroti Dugaan Kepentingan Dapur MBG
Lebih jauh, Media mengaitkan kebijakan tersebut dengan potensi kepentingan pihak tertentu, khususnya pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai sulit menghindari kesan bahwa keberlanjutan program saat libur sekolah lebih menguntungkan penyedia layanan ketimbang peserta didik.
“Sulit dilepaskan dari analisis bahwa yang diuntungkan justru pemilik dapur MBG. Ini yang harus dijawab secara jujur oleh BGN,” kata Media.
Ingatkan Dana MBG Bersumber dari Pajak
Media juga mengingatkan bahwa anggaran MBG bersumber dari uang publik, bukan dari dana pribadi Presiden Prabowo Subianto maupun institusi BGN. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bertanggung jawab dan akuntabel.
“Ini uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak. Maka setiap rupiah harus dikelola secara benar, efektif, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menekankan, tanpa evaluasi serius, pelaksanaan MBG justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintah tersebut.
