Papua – Mahasiswa-mahasiswi Universitas Cendrawasih (UNCEN) menyampaikan sikap kritis namun konstruktif terhadap sejumlah program pemerintah yang tengah berjalan di Papua. Pada prinsipnya, mereka menilai berbagai kebijakan nasional memiliki konsep yang baik. Namun, mereka mengingatkan agar prioritas pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat Papua, khususnya di wilayah pedalaman dan pegunungan.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mahasiswa menegaskan program tersebut tidak perlu dihapus. Akan tetapi, mereka berpandangan bahwa anggaran dan perhatian pemerintah pusat sebaiknya lebih difokuskan pada sektor pendidikan dan beasiswa. Menurut mereka, sebagian besar masyarakat Papua masih mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri melalui sumber daya lokal. Sebaliknya, persoalan mendasar yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan akses dan kualitas pendidikan.
Mahasiswa UNCEN menekankan pentingnya beasiswa yang benar-benar tepat sasaran bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mereka mendorong agar cakupan bantuan pendidikan diperluas mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi, disertai pengawasan ketat agar tidak terjadi salah sasaran. Pendidikan dinilai sebagai investasi jangka panjang yang lebih strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif jangka pendek.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi sorotan utama. Mahasiswa menilai masih terdapat kesenjangan layanan kesehatan di pedalaman, mulai dari keterbatasan tenaga medis, fasilitas puskesmas, hingga ketersediaan obat-obatan. Pemerintah diharapkan tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjamin keberlanjutan pelayanan dan kehadiran tenaga kesehatan yang memadai. Pendidikan dan kesehatan disebut sebagai dua fondasi utama pembangunan manusia Papua yang harus berjalan seiring.
Dalam hal pengembangan pertanian, khususnya tanaman padi dan jagung, mahasiswa menyatakan dukungan terhadap upaya penguatan ketahanan pangan. Namun, mereka memberi catatan bahwa keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dinilai belum maksimal. Pada tahap awal program, masyarakat lokal dilibatkan, tetapi dalam pelaksanaannya tenaga kerja lebih banyak didominasi pekerja dari luar Papua. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa OAP hanya dijadikan simbol legitimasi, bukan sebagai subjek utama pemberdayaan ekonomi.
Mahasiswa juga menyoroti rencana pembangunan batalyon TNI di sejumlah wilayah Papua. Mereka menyebut sebagian masyarakat pedalaman merasa kurang nyaman dengan kehadiran fasilitas militer dalam jumlah besar karena dapat menimbulkan rasa takut dan kesan wilayah rawan konflik. Sebagai alternatif, mereka menyarankan pembangunan difokuskan di wilayah perkotaan.
Dalam konteks keamanan, mahasiswa menilai pendekatan humanis lebih diterima masyarakat. Penguatan peran kepolisian melalui pembangunan Polsek atau pos kecil dengan patroli malam berbasis masyarakat dianggap lebih efektif dalam menjaga stabilitas sosial dibandingkan pendekatan militeristik.
Secara umum, mahasiswa Universitas Cendrawasih menegaskan dukungan terhadap pembangunan Papua. Namun, mereka berharap kebijakan pemerintah lebih berpihak pada penguatan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua. Aspirasi ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan generasi muda terhadap arah pembangunan dan mencegah munculnya narasi ketidakadilan sosial di kalangan mahasiswa Papua.
