Jakarta, 31 Januari 2026 – Tokoh muda aktivis Serikat Buruh memberikan respon rencana terkait pembahasan RUU Polri. Dalam pernyataannya, ia menegaskan tidak menolak keberadaan RUU tersebut, namun memberikan catatan kritis agar regulasi baru ini mampu membawa Polri ke arah yang lebih profesional dan berkeadilan.
MA Fitra, salah satu pimpinan Serikat Buruh ini menyatakan bahwa penguatan institusi kepolisian sangat penting untuk menjamin stabilitas Kamtibmas. “Kami tidak menolak RUU Polri, karena stabilitas adalah kunci bagi iklim investasi. Namun, kami menuntut agar hukum tetap diposisikan sebagai panglima tertinggi dalam implementasinya nanti,” ujarnya.
Menurutnya, kepastian hukum adalah hal utama yang dibutuhkan pekerja agar hak-hak mereka tidak tergilas oleh kepentingan modal sepihak.
Aktivis Buruh yang juga tokoh pemuda ini juga menyoroti pentingnya peran Polri sebagai mediator yang adil dalam sengketa industrial. Mereka berharap RUU ini memperkuat fungsi Polri dalam melindungi hak-hak normatif buruh tanpa mengabaikan keamanan investasi.
Dengan Kamtibmas yang terjaga secara humanis, diharapkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud tanpa adanya tindakan represif di lapangan. “Polri harus menjadi pengayom bagi pekerja, bukan alat intimidasi bagi perusahaan,” pungkasnya.
